Sekretaris Wilayah Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo), M. Iqbal Farabi, menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, gagal memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pimpinan birokrasi. Penilaian ini disampaikan di tengah kondisi masyarakat yang masih terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Iqbal menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama terkait pergantian sejumlah kepala dinas di tengah situasi krisis. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan ketidaktepatan dalam menentukan prioritas.

Penilaian Himapolindo

• Kegagalan Memahami Tupoksi: Sekda dinilai tidak memahami peran strategisnya dalam memimpin birokrasi daerah.
• Prioritas yang Salah: Pemerintah daerah lebih fokus pada dinamika politik internal daripada penanganan bencana dan pemulihan sosial ekonomi.
• Desakan Evaluasi: Himapolindo mendesak evaluasi kinerja Sekda untuk memastikan birokrasi berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan pelayanan publik.

Dampak pada Masyarakat

• Korban Bencana: Sebagian korban masih bertahan di tenda pengungsian dan menunggu kepastian pemulihan dari pemerintah.
• Kebijakan Tidak Tepat Sasaran: Pergantian kepala dinas di tengah krisis dinilai tidak membantu pemulihan masyarakat.
• Kepercayaan Publik: Pentingnya menjaga netralitas birokrasi sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Himapolindo menekankan pentingnya menjaga netralitas birokrasi dan memastikan kebijakan tetap berorientasi pada pelayanan publik. Jika tidak mampu menjaga netralitas dan fokus pada tugasnya, maka wajar jika publik menuntut evaluasi hingga pencopotan.