Sekda Aceh Pastikan TKD Pascabencana Tepat Sasaran untuk Warga

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemanfaatan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan TKD yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/3).

Nasir menjelaskan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui tambahan TKD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tengah menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Fokus Utama Program TKD

• Manfaat langsung bagi masyarakat: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus tepat, terukur, dan menyentuh kebutuhan prioritas.
• Koordinasi lintas sektor: Keberhasilan program bergantung pada keseriusan seluruh pemangku kepentingan dan pengawalan setiap tahapan pelaksanaan.
• Momentum Monev: Forum monitoring dan evaluasi ini penting untuk menjaga kebijakan fiskal sejalan dengan kebutuhan pemulihan daerah.

Penyesuaian Alokasi TKD

• Mekanisme penyaluran: Penyesuaian alokasi TKD di Aceh termasuk mekanisme penyalurannya.
• Dukungan Kementerian Dalam Negeri: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui PPUPD Ahli Utama, Azwan, menjelaskan pelaksanaan monev sebagai tindak lanjut penyesuaian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026.
• Monitoring lapangan: Proses monitoring akan dilakukan melalui empat tim yang dijadwalkan turun langsung ke lapangan.

Pengelolaan Dana Transfer

• Prinsip pengelolaan: Pengelolaan dana transfer harus tertib, patuh terhadap regulasi, serta mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
• Sinergi pemerintah: Pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pengawasan berbasis risiko.
• Pencegahan korupsi: Pemerintah daerah diingatkan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemanfaatan tambahan TKD pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.