Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memangkas dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dari Rp 549,3 miliar menjadi Rp 114 miliar dan program Rumah Layak Huni dari 2.000 unit menjadi 780 unit. Keputusan ini mengabaikan rekomendasi Kemendagri dan mengancam perlindungan sosial warga Aceh.

Dana Otsus sebesar Rp 4,3 triliun dan DBH Migas Rp 94,3 miliar tersedia, namun prioritas anggaran justru mengabaikan sektor krusial. Koordinator GeRAK Aceh menilai ini sebagai catatan merah bagi kepemimpinan birokrasi Aceh.

Dampak Pemangkasan Anggaran

• JKA: Dana yang dipangkas tidak cukup untuk membiayai program selama satu semester, mengancam akses kesehatan warga Aceh.
• Rumah Layak Huni: Lebih dari 1.200 kepala keluarga kehilangan harapan untuk memiliki atap permanen pada tahun 2026.
• Rekomendasi Kemendagri: Pemangkasan dilakukan meskipun Kemendagri tidak meminta pengurangan anggaran.

Pertanyaan yang Muncul

• Mengapa TAPA mengabaikan rekomendasi Kemendagri untuk menambah dana JKA?
• Siapa yang akan bertanggung jawab saat warga Aceh ditolak di rumah sakit karena premi yang tak terbayar?
• Ke mana dialihkannya selisih anggaran yang "diselamatkan" dari pemangkasan JKA dan Rumah Dhuafa?

Paradoks Anggaran

Di tengah ketersediaan dana yang melimpah, TAPA memilih melakukan efisiensi pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan ekstrem dan kesehatan. Ini bukan soal tidak ada uang, melainkan soal prioritas dan empati.