Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemulihan pascabencana banjir di Aceh telah mencapai hampir 100 persen menuai kritik dari kalangan aktivis. Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) menilai klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, bahkan dianggap menyesatkan publik.

Aktivis SMUR, Fiqi AL, menyebut pernyataan tersebut bukan sekadar keliru, melainkan menunjukkan adanya jarak antara narasi pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, hingga kini berbagai persoalan mendasar masih ditemukan di sejumlah wilayah terdampak.

Kondisi Riil di Lapangan

• Infrastruktur seperti rumah warga, jalan, serta fasilitas umum masih banyak yang rusak.
• Distribusi bantuan dinilai belum merata dan pemulihan ekonomi masyarakat belum berjalan optimal.
• Warga masih bertahan di hunian sementara dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.

Kritik terhadap Kebijakan Pemulihan

• Pendekatan yang dilakukan saat ini cenderung hanya berfokus pada pembangunan fisik dan capaian administratif.
• Minimnya transparansi penggunaan anggaran, lambannya pembangunan, serta distribusi bantuan yang dinilai tidak merata.
• Kerentanan masyarakat terhadap bencana juga tidak terlepas dari persoalan struktural, seperti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada keselamatan rakyat.

SMUR mendesak pemerintah untuk menghentikan penyampaian narasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga diminta membuka data secara transparan, mengakui kekurangan dalam proses pemulihan, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.