Wali Nanggroe meminta penanganan menyeluruh Aceh pasca bencana dalam pertemuan dengan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh, Safrizal ZA. Pertemuan tersebut menekankan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penguatan infrastruktur, dan ekonomi daerah. Wali Nanggroe juga mendorong evaluasi izin-izin yang tidak produktif dan penertiban aktivitas ilegal.

Agenda Strategis

• Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas.
• Relokasi Masyarakat: Relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai.
• Zona Larangan Pembangunan: Pemerintah akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.
• Peran Lembaga Adat: Lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Infrastruktur dan Ekonomi

• Proyek Strategis Nasional: Percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
• Masterplan Pembangunan: Penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
• Investasi Berorientasi Nilai Tambah: Investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.