Tuanku Muhammad Desak Pemerintah Aceh Pastikan Ibu Hamil dan Menyusui Ditanggung JKA

Pergub Nomor 2 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan berlaku mulai 1 Mei 2026. Kebijakan ini membatasi cakupan JKA, di mana warga yang masuk dalam kategori Desil 8+ di DTSEN tidak lagi ditanggung oleh JKA, kecuali yang menderita penyakit kategori katastropik.

Tuanku Muhammad, Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, mendesak Pemerintah Aceh untuk memasukkan ibu hamil dan menyusui sebagai kategori khusus yang tetap mendapatkan layanan kesehatan melalui JKA tanpa memandang desil di DTSEN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menekan angka kematian ibu dan bayi.

Dampak Kebijakan JKA Terhadap Ibu Hamil dan Menyusui

• Cakupan Layanan Kesehatan: Tuanku Muhammad menekankan bahwa seluruh wanita hamil dan menyusui di Aceh harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga perawatan pasca melahirkan.

• Koordinasi dengan BPJS: Pemerintah Aceh diharapkan berkoordinasi dengan BPJS untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal di seluruh wilayah Aceh.

• Pengurangan Stres: Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi stres pada ibu hamil dan menyusui yang khawatir tidak mendapatkan layanan kesehatan melalui JKA.

• Generasi Masa Depan: Tuanku Muhammad berharap kebijakan ini dapat menjamin generasi masa depan Aceh yang lebih sehat dan terlindungi.

Pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak

• Angka Kematian Ibu dan Bayi: Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Aceh.

• Biaya Persalinan: Biaya untuk persalinan, terutama jika harus operasi cesar atau ditemukannya kelainan pada ibu dan anak selepas persalinan, dapat menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga.

• Kualitas Kesehatan: Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Aceh dapat meningkat secara signifikan.