Mualem Pastikan JKA Tetap Berjalan Meski Anggaran Aceh Turun

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak akan dihapus. Evaluasi dan penyesuaian data penerima dilakukan untuk memastikan penyaluran layanan kesehatan lebih tepat sasaran.

Mualem menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memisahkan tanggung jawab antara JKA yang dikelola pemerintah Aceh dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pusat juga menjadi fokus.

Penurunan Anggaran Aceh

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mengalami penurunan signifikan dari hampir Rp20 triliun menjadi sekitar Rp11 triliun.
• Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, termasuk dalam program JKA.
• Mualem berharap bahwa jika postur APBA kembali meningkat seiring disetujuinya perpanjangan dan penambahan dana Otsus menjadi 2,5 persen, maka program JKA akan dilaksanakan kembali seperti sebelumnya.

Fokus Pemerintah Aceh

• Pemerintah Aceh sedang memfokuskan upaya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
• Langkah-langkah pemulihan terus dilakukan, mulai dari rehabilitasi infrastruktur hingga pemberian dukungan kepada masyarakat terdampak.
• Selain penanganan bencana, Pemerintah Aceh juga mempersiapkan sejumlah agenda strategis, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama Badan Legislasi DPR RI.

Mualem menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang partisipasi publik serta memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.