Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kesediaannya menerima laporan keuangan tahun 2025, yang menunjukkan capaian cukup baik dengan realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dan realisasi belanja sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen.

Fadhlullah menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, demi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh juga telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

• Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menjaga integritas, kualitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
• BPK RI akan memulai pemeriksaan laporan keuangan pada 6 April 2026, dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadwalkan disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diserahkan.
• Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh pihak dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.

Capaian dan Harapan

• Pemerintah Aceh berharap dapat kembali meraih opini WTP pada tahun ini.
• Hasil pemeriksaan nantinya akan dipublikasikan melalui media lokal agar masyarakat turut mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah.
• Selain Pemerintah Aceh, sejumlah pemerintah daerah lain yang turut menyerahkan laporan keuangan antara lain Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kota Sabang.