Wali Nanggroe Tekankan Pemulihan Bencana Aceh Harus Sentuh Adat dan Sosial

Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Hathar, menekankan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh harus melampaui pendekatan fisik semata. Ia mengingatkan bahwa Aceh bukan hanya wilayah geografis, tetapi juga jati diri dan peradaban yang berdiri kokoh di atas pilar adat dan syariat.

Dalam sambutannya di Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Malik Mahmud menyoroti dampak serius bencana banjir hidrometeorologi pada November 2025. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial masyarakat adat.

Pentingnya Pemulihan Holistik

• Pemulihan tatanan sosial: Malik Mahmud menekankan bahwa proses rehabilitasi harus memprioritaskan pemulihan tatanan sosial dan penguatan nilai-nilai adat.
• Sinergi lintas lembaga: Ia mendorong kerjasama antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga adat untuk memastikan pemulihan yang holistik.
• Peran strategis MAA: Majelis Adat Aceh diharapkan mengambil peran strategis dalam mediasi sosial di wilayah terdampak dan mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran.

Revitalisasi Institusi Adat

• Digitalisasi dan dokumentasi: Malik Mahmud menekankan pentingnya revitalisasi institusi adat melalui digitalisasi dan dokumentasi yang sistematis agar tetap relevan bagi generasi muda.
• Falsafah adat: Mengutip falsafah kuno, "Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana", ia mengingatkan bahwa keberlanjutan Aceh sangat bergantung pada kekuatan nilai adat yang hidup di tengah masyarakat.

Pesan untuk Rakyat Aceh

• Kekuatan adat: Malik Mahmud mengirimkan pesan kepada rakyat Aceh bahwa adat masih hidup, Aceh tetap kuat, dan masyarakat tidak akan pernah menyerah dalam menjaga marwah daerah ini.