Petani Sawit Aceh Waswasi Kebijakan Prabowo Mengulang Pengalaman BPPC

Petani sawit di Aceh menghadapi prospek perubahan kebijakan ekspor yang dipimpin presiden Prabowo, yang menekankan sentralisasi melalui badan atau mekanisme terpusat. Kebijakan inidiperkirakan dapat meningkatkan pengawasan dan penerimaan negara, namun juga menimbulkan risiko pengendalian harga yang menyeret pengalaman Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era 1990‑an.

Sejarah BPPC dan Pelajaran untuk Sawit

• BPPC pernah memonopoli pembelian dan distribusi cengkeh nasional, menyebabkan harga petani jatuh karena tidak ada akses ke pasar terbuka.
• Petani cengkeh di Aceh, Sulawesi, Maluku, dan Jawa mengalami kerugian besar saat harga dikendalikan secara sentralistik.
• Luas areal cengkeh Aceh naik dari 15.294,7 hektar (1976) menjadi 25.950 hektar (2023), dengan produksi 5.727 ton dan produktivitas rata‑rata 599 kg/ha.
• Pusat produksi cengkeh bergeser dari Aceh Barat ke Simeulue (sekitar 16.011 hektar) sementara Aceh Besar tetap penting dengan 5.005 hektar.
• Sentralisasi ekspor sawit, yang saat ini menguasai lebih separuh pasar global, berpotensi mengulangi pola monpoly yang mempersempit tawar negoisasi petani.
• Pendukung kebijakan arguemen bahwa negara perlu memperkuat kontrol atas sumber daya strategis untuk memastikan manfaat fiskal yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Artini menyoroti bahwa sejarah BPPC menjadi peringatan penting: penggunaan kekuatan negara dalam perdagangan komoditas strategis harus dijaga agar tidak menghilangkan mekanisme pasar yang adil dan menurunkan kesejahteraan petani rakyat di Aceh.