DPRA Beri Masukan Revisi UUPA Aceh, 3 Isu Belum Sepakat","PublicImpact":80,"Credibility":85,"Urgency":60,"Evidence":80,"LongTermValue":90,"Education":60,"FinalScore":78,"Summary":"Baleg DPR RI menggel

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penyusunan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. DPRA hadir untuk memberikan masukan substansial mengenai tiga isu krusial yang belum mencapai kesepakatan dalam revisi UUPA.

Dalam rapat, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri menekankan bahwa pertimbangan DPRA diperlukan untuk memecahkan persoalan pengelolaan minyak dan gas bumi hingga Zona Ekonomi Eksklusif, pembagian sektor pajak dan nonpajak, serta penafsiran frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Timur meninggalkan target penyelesaian revisions dalam undang-undang pada Juli 2026 menurut Anggota Baleg TA Khalid.

Isu Krusial yang Belum Sepakat

• Tiga isu krusial: pengelolaan minyak dan gas bumi hingga ZEE (Pasal 160), pembagian sektor pajak dan nonpajak (Pasal 251A), pemaknaan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Pasal 270).
• Target penyelesaian: revisi UUPA diperkirakan selesai dan disahkan dalam undang-undang pada Juli 2026 menurut Anggota Baleg TA Khalid.
• Dukungan rehabilitasi pascabencana: sampai Mei 2026, 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi dan 1.521 dari 1.638 ruas jalan provinsi operasional.
• Perumahan sementara: 94,61% hunian sementara telah dihuni, setara dengan 16.716 unit.
• Rehabilitasi sawah: sekitar 27 ribu hektare dari target 35 ribu hektare sawah telah direhabilitasi.
• Bantuan sosial: realisasi bantuan sosial, isi hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi mencapai 98,5 persen.