Dua dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menolak Rancangan Qanun APBK Aceh Singkil 2026. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang diadakan pada Rabu (8/4/2026). Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya menyatakan penolakan mereka, sementara Fraksi Nasdem menerima rancangan tersebut.

Rapat paripurna yang diadakan untuk membahas pandangan akhir fraksi berakhir dengan perdebatan dan interupsi. Beberapa anggota fraksi menyatakan pandangan yang berbeda dengan juru bicara fraksinya, menambah kompleksitas situasi.

Alasan Penolakan

• Target PAD yang Pesimis: Fraksi Sahabat menyoroti target PAD dalam APBK 2026 yang dinilai pesimis tercapai.
• Pengadaan Mobil Dinas Bupati: Pengadaan mobil dinas bupati dianggap tidak tepat mengingat kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan masa pemulihan pascabanjir.
• Pembelian Lahan untuk Sekolah Rakyat: Fraksi Sahabat menyarankan pemerintah daerah untuk mengutamakan ganti rugi tanah bandara dan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru.
• Penggunaan Dana TKD: Pengambilan dana transfer keuangan daerah (TKD) diminta digunakan sesuai juknis untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
• Komitmen Pembangunan Sekolah Rakyat: Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya menolak karena bupati belum menandatangani komitmen pelaksana pembangunan sekolah rakyat.
• Transparansi Bantuan Banjir: Penerima bantuan jatah hidup korban banjir dinilai tidak transparan.

Pandangan Fraksi Nasdem

Fraksi Nasdem, yang menerima rancangan APBK 2026, menyatakan bahwa mereka menerima tanpa tekanan dari siapa pun. Namun, dalam dokumen yang diarahkan ke pimpinan, hanya ketua fraksi yang menandatangani.

Tanggapan Pimpinan Rapat

Pimpinan rapat, Haji Amaliun, menanggapi interupsi dengan menyatakan bahwa fraksi seharusnya membicarakan pandangan akhirnya sebelum dibawa ke paripurna. Ia juga menegaskan bahwa hasil paripurna akan dibawa ke Banda Aceh untuk dikonsultasikan.

Angka Penting

• Pendapatan: Sekitar 811 miliar
• Belanja: Sekitar 822 miliar

Rapat paripurna yang berlangsung dengan perdebatan dan interupsi ini mencerminkan dinamika politik lokal di Aceh Singkil. Penolakan mayoritas fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK 2026 menunjukkan kekhawatiran akan pengelolaan keuangan daerah dan prioritas pembangunan pascabanjir.