.Warga Aceh Tenang Setelah Pergub JKA Dicabut, Kesehatan Kembali Normal

Pemerintah Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf mengumumkan pencabutan Pergub No. 2/2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada Senin, 18 Mei 2026, sebagai respons terhadap demonstrasi Aliansi Rakyat Aceh dan berbagai kalangan yang menilai aturan pembatasan tersebut membatasi akses layanan kesehatan rakyat.

Selain isu JKA, dana abadi pendidikan Aceh yang mencapai Rp 1,456 triliun per akhir 2024 masih ditempatkan dalam bentuk giro dan deposito, menghasilkan imbal hasil hanya Rp 45–50 miliar per tahun, sedangkan penyertaan modal di Bank Aceh Syariah mampu menghasilkan dividen sekitar Rp 300 miliar per tahun. Di tengah ini, protest mahasiswa yang melambung menjadi kerusakan di Universitas Syiah Kuala dan tuduhan pemecahan paket proyek menambah tekanan pada stabilitas sosial dan keuangan daerah.

Kebijakan JKA dan Akses Kesehatan

Pencabutan Pergub JKA dilakukan setelah seruan besar dari Aliansi Rakyat Aceh yang mengatasukan bahwa aturan pembatasan JKA memper sulit masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Dengan pencabutan, governo menegaskan bahwa warga Aceh harus bisa berobat seperti biasa, sesuai dengan prinsip kemudahan akses layanan dasar yang dijamin dalam otonomi khusus dan nilai syariat.

Pengelolaan Dana Abadi dan Isu Keuangan

Dana abadi pendidikan Aceh terdiri dari tiga rekening utama: Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp 575,8 miliar, Dana Cadangan Pendidikan Rp 474,4 miliar, dan Dana Cadangan Umum Rp 406,3 miliar. Penempatan dalam giro dan deposito selama lebih dari 20 tahun menimbulkan imbal hasil terbatas, berbeda dengan penyertaan modal di Bank Aceh Syariah yang memberikan retour jauh lebih besar.

Kekampusan dan Keamanan

Protest mahasiswa yang terjadi sekitar pertengahan Mei 2026 berkaitan dengan isu gratifikasi dalam penempatan jabatan di beberapa sekolah di Kutacane, dan berujung pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan kebakaran Gedung Fakultas Pertanian USK, satu pos satpam, tiga unit sepeda motor, dan satu unit mobil pada Kamis, 21 Mei 2026 dinihari.

Indikasi Korupsi dalam Pengadaan

Koordinator Transparansi Tender Indonesia menegaskan bahwa sekitar 74 % proyek APBA 2026 menggunakan skema penunjukan langsung, praktik yang melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa dan mencurigakan adanya pemecahan paket untuk menghindari tender terbuka.

Fakta Kunci

• Rp 1,456 triliun total dana abadi pendidikan Aceh (sampai 31 Desember 2024).
• Imbal hasil dari giro/deposito hanya Rp 45–50 miliar per tahun.
• Dividen dari penyertaan modal di Bank Aceh Syariah sekitar Rp 300 miliar per tahun.
• Gedung Fakultas Pertanian USK, satu pos satpam, tiga unit sepeda motor, dan satu unit mobil terbakar dalam insiden 21 Mei 2026.
• Indikasi pemecahan paket proyek pekerjaan konstruksi ditemukan di sekitar 74 % proyek APBA 2026 menggunakan penunjukan langsung.