Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh (Ampera) mendesak Polda Aceh untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana bencana yang melibatkan Sekda Aceh. Dugaan korupsi ini melibatkan alokasi anggaran yang tidak sinkron dan pengadaan logistik yang tidak transparan.

Ampera menuntut transparansi dan penjelasan resmi dari Sekda Aceh mengenai perbedaan data anggaran. Kasus ini dianggap memiliki dampak besar terhadap pemulihan Aceh pasca-bencana.

Detail Dugaan Korupsi

• Peran Sekda Aceh: Sekda Aceh diduga mengendalikan seluruh alokasi anggaran, termasuk pergeseran dana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
• Ketidaksinkronan Data: Terdapat perbedaan data hingga puluhan miliar rupiah antara laporan pemerintah pusat dan daerah.
• Pengadaan Logistik: Dinas Sosial Aceh diduga melakukan pengadaan barang dengan jumlah fantastis mencapai 925.193 ton yang rinciannya tidak dibuka ke publik.
• Dana Transfer ke Daerah: Total Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikelola mencapai Rp1,6 triliun, ditambah dana darurat dari Pemerintah Pusat.

Tuntutan Ampera

• Transparansi: Ampera menuntut Polda Aceh untuk memanggil Sekda Aceh dan membuka data anggaran seluas-luasnya.
• Penjelasan Resmi: Sekda Aceh harus memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan data anggaran.
• Penyelidikan Objektif: Polda Aceh didesak untuk melakukan pendalaman objektif terhadap seluruh aliran dana di Satgas dan dinas terkait.

Ampera bertekad untuk terus mendesak hingga ada titik terang dalam kasus ini. Mereka mengingatkan bahwa korupsi dana bencana memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat.