Pemko Subulussalam Janjikan Bayar Utang Bertahap, Rekanan Protes Segel Kantor

Pemerintah Kota Subulussalam berkomitmen untuk membayar utang proyek secara bertahap karena kondisi fiskal yang berat. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Subulussalam, Asrul Assani, menyatakan bahwa pembayaran penuh tidak memungkinkan dalam waktu dekat. Utang tersebut berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya dan pengelolaan dana yang tidak jelas peruntukannya.

Rekanan protes dengan menyegel sementara Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan beberapa dinas lainnya. Mereka khawatir hak mereka tidak masuk dalam daftar pembayaran utang pada APBK Tahun Anggaran 2026.

Kondisi Fiskal yang Berat

• Beban kewajiban menggerus hampir setengah dari APBK Tahun Anggaran 2026
• Pembayaran penuh dikhawatirkan menghentikan pembangunan daerah hingga tahun 2030
• Pemko Subulussalam menargetkan tidak ada penambahan utang baru pada Tahun Anggaran 2026

Protes Rekanan

• Para rekanan menyegel sementara Kantor BPKAD, Dinas PUPR, dan Distanbunkan
• Mereka menilai pemerintah belum memberikan kepastian jadwal pembayaran hak mereka
• Kantor Dinas Syariat Islam tidak disegel karena berada di bawah Masjid Agung Subulussalam

Komitmen Pemko Subulussalam

• Pembayaran kewajiban akan dilakukan secara merata sesuai kemampuan anggaran
• Pemerintah tidak akan mengganggu anggaran dari DAK, migas, maupun otsus untuk membayar utang sebelumnya
• Kelebihan penggunaan anggaran akan ditelusuri untuk menyelesaikan kewajiban yang ada