Warga Aceh Dorong Sinergi Pemerintah-DPRA Agar JKA Bertahan Pasca-Otsus 2027

Mantan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Misbahuddin alias Marcos, meminta semua pihak untuk berhenti mempolitisasi perdebatan mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menegaskan bahwa isu JKA harus ditangani dengan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar program kesehatan gratis dapat terus berjalan setelah Dana Otsus Aceh mencapai titik puncak dan berakhir pada tahun 2027.

Menurut Misbahuddin, jika tidak ada skema efisiensi yang disiapkan sejak sekarang, beban anggaran daerah pada tahun 2028 dapat meningkat secara signifikan karena Pemerintah Aceh harus mengalokasikan dana untuk sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan sosial. Ia menambahkan bahwa pihak tertentu sengaja memperbesar polemik dengan menguggestikan bahwa Pemerintah Aceh akan menghapus JKA, hal yang perlu diwaspadai agar masyarakat tidak terprovokasi.

Konsep JKA dan Sumber Dana Otsus

• JKA memberikan layanan kesehatan gratis untuk seluruh warga Aceh, didanansi principalmente melalui Dana Otsus.
• Dana Otsus Aceh akan mencapai masa berakhirnya pada 2027, setelah itu Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif.
• Tanpa persiapan sejak sekarang, proyeksi anggaran kesehatan untuk 2028 dapat naik hingga 30 % lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.
• Kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA diperlukan untuk merancang mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan transparan.
• Masyarakat Aceh diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi politisasi dan mendukung upaya peningkatan efisiensi pengeluaran kesehatan.