DPRA Rekomendasikan Cabut Pergub JKA, Warga Aceh Khawatir Rp114 Miliar Sisa

DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) menegaskan bahwa Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dicabut karena bertentangan dengan Qanun JKA dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keputusan ini diambil setelah rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat di Gedung DPRA.

Implikasi bagi Kesehatan dan Keuangan Daerah

• Pergub JKA dianggap membatasi akses layanan kesehatan bagi warga Aceh.
• DPRA menegaskan bahwa keputusan pencabutan berdasarkan rekomendasi legislatif dan tidak melanggar qanun.
• Data Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) menunjukkan sisa anggaran JKA sebesar Rp114 miliar, jauh di bawah pagu awal yang diperkirakan Rp700‑806 miliar.
• Ketua DPRA mencurigai adanya pemangkasan anggaran yang tidak melibatkan legislatif dan menyangkut peran Sekretaris Daerah (Sekda).
• Isu ini menyoroti perlu transparansi dalam pengelolaan dana kesehatan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.