Mayoritas Fraksi DPRK Aceh Singkil Tolak Rancangan APBK 2026

Dua dari tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menolak Rancangan Qanun (Raqan) APBK Aceh Singkil 2026. Penolakan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang diwarnai perdebatan dan interupsi antar anggota.

Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya menyatakan penolakan mereka dengan alasan yang beragam. Salah satu alasan utama adalah belum ditandatanganinya komitmen pembangunan sekolah rakyat oleh Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Selain itu, pengadaan mobil dinas bupati dinilai tidak tepat mengingat kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan masih dalam masa pemulihan pasca banjir.

Alasan Penolakan

• Komitmen Pembangunan Sekolah Rakyat: Bupati Aceh Singkil belum menandatangani komitmen pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
• Pengadaan Mobil Dinas: Dinilai tidak tepat mengingat kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan masih dalam masa pemulihan pasca banjir.
• Transparansi Bantuan Banjir: Penerima bantuan jatah hidup korban banjir dinilai tidak transparan, menimbulkan polemik.
• Penggunaan Dana TKD: Pengambilan dana transfer keuangan daerah (TKD) diminta digunakan sesuai juknis untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Respon Fraksi

• Fraksi Sahabat: Menolak dengan alasan target PAD dalam APBK 2026 dinilai pesimis tercapai dan pengadaan mobil dinas bupati yang dinilai tidak tepat.
• Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya: Menolak dengan alasan bupati belum menandatangani komitmen pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat dan penerima bantuan jatah hidup korban banjir yang tidak transparan.
• Fraksi Nasdem: Menerima tanpa tekanan dari siapapun.

Rapat paripurna yang diwarnai perdebatan dan interupsi ini akhirnya diskor untuk shalat Ashar sebelum dilanjutkan kembali. Hasil rapat akan dibawa ke Banda Aceh untuk dikonsultasikan.