Banjir yang melanda Kota Langsa meninggalkan dampak signifikan bagi warga, namun penyaluran bantuan perbaikan rumah menuai kontroversi. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendesak Kementerian Sosial untuk mengaudit data penerima bantuan karena diduga tidak akurat. Menurut LAKI, ada warga dengan rumah rusak parah yang belum menerima bantuan, sementara beberapa aparatur desa justru terdaftar sebagai penerima.

Ketua DPC LAKI Kota Langsa, Tarmizi, menyatakan bahwa ketidakakuratan data dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana. Ia menambahkan bahwa audit harus dilakukan tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui verifikasi lapangan. Sementara itu, Pemerintah Kota Langsa menyatakan bahwa penyaluran bantuan telah mencapai 983 kepala keluarga dari total 1.326 penerima dengan total dana Rp20,775 miliar.

Sorotan Utama

• Dugaan Salah Sasaran: LAKI menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan, termasuk aparatur desa yang terdaftar sebagai penerima.
• Desakan Audit: LAKI meminta Kementerian Sosial untuk melakukan audit menyeluruh dan verifikasi lapangan.
• Transparansi Daftar Penerima: LAKI mendesak pemerintah untuk membuka daftar penerima bantuan secara transparan.
• Penyaluran Bantuan: Pemerintah Kota Langsa menyatakan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai tahapan, dengan Rp20,775 miliar telah disalurkan kepada 983 kepala keluarga.

Polemik ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Langsa, yang berharap bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Kepercayaan publik terhadap penanganan bencana menjadi taruhan jika data penerima bantuan tidak diaudit dan diperbaiki.