Gubernur Aceh Mualem Usulkan OTSUS 2,5% untuk Hindari Konflik Masa Depan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan sebagai upaya mencegah potensi konflik di masa depan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pembahasan revisi UUPA dengan Tim dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Senin.

Dalam rapat tersebut, Mualem meminta agar dana otonomi khusus (Otsus) Aceh ditetapkan sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, setara dengan atau melebihi alokasi yang diberikan kepada Papua. Ia juga menyoroti bahwa revisi saat ini melibatkan 51 pasal perubahan, sementara usulan Aceh mencakup delapan pasal serta satu pasal tambahan.

Fokus pada Keberlanjutan Dana Otsus dan Hindir Konflik

• Gubernur Mualem mengajukan persentase Otsus Aceh sebesar 2,5% dari DAU nasional.
• Persentase tersebut diharapkan setara dengan alokasi Otsus Papua yang saat ini 2,25%.
• Revisi UUPA sedang dalam proses pembahasan di Baleg DPR RI, dengan 51 pasal yang sedang direvisi.
• Usulan Pemerintah Aceh mencakup delapan pasal revisi serta satu pasal tambahan.
• Dana Otsus yang berlaku hingga 2027 perlu diperpanjang agar tidak terputus, menurut rencana pemerintah Aceh.
• Wakil Gubernur Fadhlullah menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan dana Otsus untuk Aceh.