Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan rencana aksi pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh untuk periode 2026–2028. Program ini menargetkan pembangunan sebanyak 20.647 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp5,94 triliun. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni 10.456 unit dengan anggaran Rp3,01 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah pemerintah dan mendorong percepatan pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara sudah terlihat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang saat ini terus berjalan.

Rencana Pembangunan Hunian Tetap

• 2026: 6.220 unit (Rp1,79 triliun)
• 2027: 9.747 unit (Rp2,80 triliun)
• 2028: 4.680 unit (Rp1,34 triliun)

Alokasi Pembangunan per Kabupaten

• Kabupaten Aceh Tamiang: 10.456 unit (Rp3,01 triliun)
• Kabupaten Aceh Utara: 4.827 unit
• Kabupaten Gayo Lues: 3.350 unit
• Kabupaten Bireuen: 644 unit
• Kabupaten Aceh Tengah: 533 unit
• Kabupaten Aceh Timur: 349 unit
• Kabupaten Bener Meriah: 183 unit
• Kabupaten Pidie: 89 unit
• Kabupaten Pidie Jaya: 110 unit
• Kota Lhokseumawe: 66 unit
• Kabupaten Aceh Tenggara: 40 unit

Pembangunan Hunian Sementara

Selain hunian tetap, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara (huntara) di berbagai wilayah terdampak. Total hunian sementara yang telah dibangun mencapai 1.218 unit, dengan rincian:

• Aceh Tamiang: 240 unit
• Bener Meriah: 228 unit
• Aceh Utara: 522 unit
• Pidie Jaya: 168 unit
• Kota Subulussalam: 60 unit

Saat ini, terdapat 84 unit yang masih dalam tahap pembangunan, seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tambahan sebanyak 386 unit, yang tersebar di Aceh Tamiang (Desa Rimba Sawang, Kebun Medang Ara, dan Mekar Jaya) masing-masing 108 unit.

Dengan berbagai program yang berjalan, Ruslan berharap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Aceh dapat terus dipercepat, sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan.