Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang memotong kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk kelompok masyarakat desil 8 hingga 10 mulai Mei 2026. Kebijakan ini dinilai berisiko memicu ketidakadilan bagi kelas menengah yang rentan secara ekonomi, terutama pasca-bencana banjir yang melanda Aceh.

Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian USK, Iza Muhlisin, menyatakan bahwa data statistik yang digunakan untuk menentukan desil ekonomi masih mengandalkan integrasi data seperti DTKS Kemensos dan Regsosek BPS, yang dalam praktiknya seringkali tidak mencerminkan realitas ekonomi masyarakat Aceh.

Dampak Kebijakan Pemotongan JKA

• Ketidakadilan bagi Kelas Menengah Rentan: Kebijakan ini berisiko meminggirkan kelompok masyarakat yang secara nyata terdampak ekonomi, tetapi masih terklasifikasi sebagai kelompok sejahtera.

• Realitas Ekonomi Pasca-Bencana: Banyak keluarga yang sebelumnya stabil kini kehilangan aset dan sumber penghasilan akibat banjir, sehingga posisi ekonomi mereka berubah drastis.

• Celah Kebijakan (Policy Gap): Penghapusan desil 8-10 menciptakan celah kebijakan bagi masyarakat yang dianggap mampu, tetapi belum cukup kuat menanggung risiko kesehatan secara mandiri.

Solusi yang Diajukan

• Penundaan Kebijakan: Mahasiswa USK mendorong pemerintah untuk menunda atau menyesuaikan kebijakan efisiensi hingga data terbaru tersedia.

• Pembaruan Data Komprehensif: BPS merencanakan pemutakhiran lanjutan Regsosek pada tahun 2026, sehingga kebijakan efisiensi sebaiknya ditunda hingga basis data terbaru tersedia.

Pentingnya JKA bagi Masyarakat Aceh

• Sejarah JKA: JKA merupakan pionir perlindungan sosial di Aceh yang digagas sejak masa kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar.

• Akses Kesehatan Gratis: Selama hampir dua dekade, JKA menjadi fondasi akses kesehatan gratis bagi masyarakat Aceh.

• Keberlanjutan Hidup Masyarakat: Keberlanjutan fiskal penting, tetapi keberlanjutan hidup masyarakat jauh lebih utama.