Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2026 memicu keresahan di kalangan camat. Mereka berorasi di halaman kantor DPRK Aceh Singkil, Rabu (8/4), menyoroti dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.

Camat Kuala Baru, Mansurdin, menyatakan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi sudah berdampak pada masyarakat. "Ada yang sampai berutang karena kondisi ini," ujarnya. ASN dan instansi pemerintah juga terdampak, dengan potensi lumpuhnya pelayanan publik jika APBK tidak segera disahkan.

Dampak Keterlambatan APBK

• Pelayanan publik terganggu: ASN dan instansi pemerintah kesulitan menjalankan tugas tanpa anggaran yang disahkan.
• Masyarakat terdampak: Beberapa warga dilaporkan mengalami kesulitan finansial akibat terhambatnya program pembangunan.
• Dinamika politik: Perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif menjadi penyebab utama keterlambatan.
• Momentum hari jadi: Keterlambatan terjadi menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Aceh Singkil pada 27 April 2026, yang seharusnya menjadi momentum pembangunan.

Camat Singkil, Khairuddin, menambahkan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan stagnasi di berbagai sektor pemerintahan. "Kami minta segera ada keputusan," tegasnya. Para camat berharap penyelesaian segera untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.