Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026 Aceh Singkil mengalami kebuntuan serius setelah dua dari tiga fraksi di DPRK menolak rancangan anggaran. Rapat paripurna yang digelar Rabu, 8 April 2026, berakhir tanpa kesepakatan, menandai krisis koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Penolakan Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Persatuan Berkarya (GPB) didasarkan pada ketidakpuasan terhadap alokasi dana yang tidak berpihak pada pemulihan pascabanjir dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap terlalu optimistis. Sementara itu, Fraksi NasDem menerima rancangan anggaran dengan pertimbangan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Sorotan Penolakan

• Pengadaan mobil dinas bupati dianggap tidak tepat di tengah pemulihan pascabanjir.
• Target PAD terlalu optimistis dan sulit dicapai.
• Lahan sekolah rakyat di Kecamatan Gunung Meriah belum tuntas secara administratif.
• Bantuan hidup (jadup) banjir dan rehabilitasi infrastruktur belum terselesaikan.

Konflik Internal Fraksi

Konflik internal muncul dari Fraksi Sahabat, di mana salah satu anggotanya menolak sikap fraksi yang dibacakan juru bicara. Hal ini memperlihatkan tidak solidnya komunikasi internal fraksi, yang kemudian berdampak pada jalannya paripurna.

Potensi Dampak

Kebuntuan ini berpotensi mengganggu program pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Singkil. DPRK Aceh Singkil berencana membawa persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Aceh untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.