Pemerintah Aceh dominer PL 74%, KPK beri peringatan red flag

Pemerintah Aceh menggunakan mekanisme penunjukan langsung (PL) untuk hampir tiga dalam empat paket kegiatan pengadaan tahun 2026, menurut data KPK. Hanya 0,92 persen dari total 7.722 paket yang dilakukan melalui tender terbuka.

KPK menandai kondisi ini sebagai "red flag" dan menyarankan adanya potensi pemecahan paket serta intervensi legislatif melalui Pokir yang dapat membuka ruang praktik suap dan pengaturan pemenang. Praktik tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan anggaran daerah yang seharusnya mana-mana untuk pembangunan sekaligus menjaga integritas birokrasi.

Mekanisme PL, Pokir, dan Risiko Korupsi

• 74 % dari paket pengadaan Aceh tahun 2026 menggunakan PL, sedangkan tender terbuka hanya 0,92 %.
• Sebanyak 7.722 paket kegiatan tercatat, sebagian besar nilainya kecil agar berada di bawah ambang batas tender.
• Praktik pemecahan paket dilakukan agar pekerjaan besar tetap dapat ditunjuk langsung tanpa kompetisi terbuka.
• Pokir sering dianggap sebagai alat negosiasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif yang memengaruhi distribusi proyek.