Polres Aceh Barat melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim melakukan geledahan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat pada Kamis, 7 Mei 2026. Tindakan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah sekitar Rp1,6 miliar.
Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan menyampaikan bahwa hasil penyitaan menyangkut dua box dokumen yang terdiri dari Surat Pertanggungjawaban, laporan kegiatan, SK-SKA, dan catatan pribadi. Estimasi kerugian negara hingga saat ini mencapai sekitar Rp658 juta.
Detail Penggeledahan dan Estimasi Kerugian
- Dua box dokumen disita untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Estimasi kerugian negara sebesar Rp658 juta dari dana BOKB 2023
- Ruang yang diperiksa mencakup ruang perencanaan, keluarga berencana (KB), dan ruang umum
- Kasus masih dalam tahap pendalaman oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Aceh Barat
- Polres menegaskan transparansi, profesionalisme, dan sesuai dengan hukum yang berlaku
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaKorban banjir Aceh khawatir, ajukan gugatan administratif PTUN
Korban bencana sumatera melalui tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan gugatan tindak administrasi pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jak
Warga Aceh Khawatir Utang RSUDZA Rp 392 Miliar Ancam Layanan
"Kita punya beban utang cukup besar. Ini menyangkut manajemen. Terhadap beban yang sudah ada, bagaimana menutupinya?" kata anggota Pansus
Warga Aceh Penasar Bagaimana Indeks Demokrasi Naik Jadi 83,43
Pemerintah Aceh mencatat capaian signifikan dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
: Pasien Kronis di Aceh Tanpa Batas Desil untuk Obat Wait we need Title only, not include colon. The Title field should be string. We'll put: "Pasien Kronis di Aceh Tanpa Batas Desil untuk Obat" But 1
Pemerintah Aceh menegaskan seluruh rumah sakit di Aceh wajib menerima dan melayani pasien tanpa adanya pembatasan desil (status ekonomi), terutama mereka yang menderita penyakit katastropik
Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.