Konflik pembahasan Rancangan Qanun APBK 2026 di DPRK Aceh Singkil kembali memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Perdebatan yang berlarut-larut tanpa arah jelas membuat masyarakat menjadi korban utama, bukan para elite politik.

Rakyat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan publik tetap berjalan, pembangunan tidak terhambat, dan bantuan sosial tepat sasaran. Namun, konflik politik justru menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.

Dampak Konflik Anggaran

• Pelambatan pelayanan publik: Konflik berkepanjangan menghambat penyusunan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
• Kehilangan kepercayaan publik: Masyarakat mulai muak dengan pola perdebatan sengit di awal, kompromi di belakang layar, dan keputusan yang jauh dari harapan rakyat.
• Dampak langsung pada rakyat: Anggaran daerah adalah instrumen utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, seperti penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur. Ketika proses penyusunannya tersendat, dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat.

Solusi yang Diperlukan

• Komunikasi sehat: Pihak eksekutif dan legislatif perlu membangun komunikasi yang sehat dan terbuka.
• Prioritas kepentingan publik: Kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek.
• Solusi, bukan tawar-menawar: Penolakan terhadap rancangan anggaran harus diiringi dengan solusi, bukan sekadar alat tawar-menawar kepentingan.

Konflik ini bukan lagi soal kebijakan, melainkan soal ego dan kepentingan kelompok. Rakyat tidak butuh siapa yang menang dalam perdebatan ini, tetapi mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak terus-menerus menjadi pihak yang dikorbankan.