Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil melayangkan somasi kepada Bupati Aceh Singkil dan DPRK setempat terkait keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 2026. Somasi ini diberikan dengan tenggat waktu 14 hari sebelum YARA melakukan gugatan melalui citizen lawsuit (gugatan warga negara).

Keterlambatan penyusunan APBK ini dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam melaksanakan kewajiban konstitusional dan berpotensi menyebabkan sanksi administratif dari Pemerintah Pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD harus disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Alasan Penolakan APBK

• Dua fraksi di DPRK Aceh Singkil menolak APBK 2026: Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembanguan Berkarya menolak APBK dengan alasan seperti:
  • Bupati Aceh Singkil belum menandatangani komitmen pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat.
  • Pengadaan mobil dinas bupati dinilai tidak tepat karena kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan masih dalam masa pemulihan pascabanjir.
  • Target PAD dalam APBK 2026 dinilai pesimis tercapai.
  • Pengambilan dana transfer keuangan daerah (TKD) diminta digunakan sesuai juknis.

Dampak Keterlambatan APBK

• Operasional pemerintah terhambat: Keterlambatan penyusunan APBK dapat menghambat operasional pemerintah di awal tahun berikutnya.
• Potensi sanksi administratif: Pemerintah Pusat berpotensi memberikan sanksi administratif akibat keterlambatan ini.
• Ketidakpastian anggaran: Keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran daerah, yang dapat berdampak pada pelaksanaan program dan pembangunan di Aceh Singkil.

Langkah Selanjutnya

YARA memberikan tenggat waktu 14 hari bagi Bupati dan DPRK Aceh Singkil untuk menyelesaikan penyusunan APBK 2026. Jika dalam tenggat waktu tersebut APBK belum juga disahkan, YARA akan melakukan gugatan melalui citizen lawsuit.