37 Lokasi Huntap Aceh Tamiang Siap, 3 Masih dalam Negosiasi

Pemerintah Aceh Tamiang, dipimpin oleh Dr. Safrizal ZA sebagai Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bekerja sama dengan Satgas DPR RI yang diwakili TA Khalid untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Rapat koordinasi yang held Kantor Bupati Aceh Tamiang pada Sabtu, 23 Mei 2026 melibatkan Wakil Bupati, perwakilan DJBN, DJBM, BWS Sumatra I, serta sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam pembahasan, dikonfirmasi bahwa dari 40 titik lokasi huntap yang usulkan Pemerintah Kabupaten, 37 lokasi telah siap dibangun, sementara tiga lokasi lain masih dalam tahap negosiasi pelepasan lahan HGU dengan PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (operasional sebagai PT Simpang Kiri Plantations). Sebanyak lima perusahaan lain – PTPN, Padang Palma Permai, Socfindo, Desa Jaya, dan Bahruni – telah melepaskan lahan sebesar 100 persen untuk mendukung proyek ini.

Langkah Percepatan dan Tantangan Lahan

• Safrizal menekankan pentingnya mekanisme "bridging" administrasi sebagai dasar awal pembangunan di atas lahan HGU sambil menunggu proses pemindahan aset selesai.
• DPR RI menegaskan dukungan penuh dan menetapkan deadline 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB bagi tiga perusahaan yang belum menyetujui pelepasan lahan.
• Jika perusahaan masih menolak, Bupati diharapkan segera mengirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI untuk langkah selanjutnya.
• Tim juga melakukan inspeksi lapangan di Desa Bukit Rata, meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan huntap dan menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 72 kepala keluarga yang masih menempuh hunian sementara.
• Safrizal menegaskan bahwa penentuan lokasi huntap dilakukan melalui kajian sosial, ekonomi, budaya, dan mitigasi kebencanaan untuk memastikan kondisi hunian yang aman dan layak huni.