Akses terhadap keadilan sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat desa di Kota Langsa. Keterbatasan pengetahuan hukum dan minimnya pendampingan membuat warga kesulitan menghadapi persoalan hukum. Menjawab tantangan ini, Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh (LBH PRA) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa dan Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) memperkuat kapasitas paralegal desa melalui kegiatan penguatan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes).

Kegiatan ini diikuti oleh perangkat gampong/desa di Kota Langsa dan bertujuan untuk membekali para peserta dengan pemahaman dasar hukum, teknik komunikasi, serta strategi pendampingan yang efektif dan berperspektif keadilan. Paralegal desa diposisikan sebagai ujung tombak dalam menghadapi persoalan hukum warga, menjadi jembatan antara rakyat kecil dan sistem hukum yang sering kali terasa rumit dan jauh.

Sinergi Lintas Sektor

• LBH PRA, DPMG Kota Langsa, dan Fakultas Hukum Unsam berkolaborasi untuk memperkuat kapasitas paralegal desa.
• Paralegal desa diposisikan sebagai ujung tombak dalam menghadapi persoalan hukum warga.
• Pemateri kompeten dari berbagai bidang memberikan perspektif komprehensif, mulai dari kebijakan pemerintah hingga pengalaman litigasi di lapangan.

Dampak dan Harapan

• Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa yang sering menghadapi keterbatasan pengetahuan hukum.
• Membekali paralegal desa dengan pemahaman dasar hukum, teknik komunikasi, dan strategi pendampingan yang efektif.
• Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas akses keadilan hingga ke pelosok desa.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan setiap desa di Kota Langsa mampu memiliki paralegal yang tangguh, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Keadilan tidak boleh hanya milik mereka yang paham hukum, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, bahkan hingga ke pelosok desa.