: Khawatir legalitas pembukaan JKA Aceh hanya dengan surat gubernur

Surat Gubernur Aceh dengan nomor 400.7.3.6/5806, tertanggal 19 Mei 2026, meminta BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sebelumnya diblokir. Permintaan ini muncul setelah kepesertaan JKA diputus akibat Pergub Nomor 2 Tahun 2026.

Aspek Hukum dan Prosedur Pembukaan JKA

• Surat gubernur bersifat komunikasi administratif, bukan instrumen hukum untuk mencabut atau mengubah peraturan.
• Prinsip legalitas dalam hukum administrasi menekankan bahwa setiap perubahan peraturan harus dilakukan melalui produk hukum yang setara, yaitu Pergub baru.
• BPJS Kesehatan tidak boleh membuka blokir hanya berdasarkan surat karena tindakan tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah pertanggungjawaban dan audit.
• Pemerintah Aceh sebaiknya terbitterlebih dahulu Pergub yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026, pastikan dasar anggaran dan kerja sama JKA jelas, lalu baru menyurati BPJS melampirkan Pergub pencabutan sebagai dasar pengaktifan kembali.