Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyoroti kebijakan Pemerintah Aceh yang memangkas program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk kelompok masyarakat desil 8 hingga 10 mulai Mei 2026. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu ketidakadilan bagi kelas menengah yang rentan secara ekonomi, terutama pasca-bencana banjir yang melanda Aceh.

Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian USK, Iza Muhlisin, menyatakan bahwa data statistik yang digunakan untuk menentukan desil ekonomi masih mengandalkan integrasi data seperti DTKS Kemensos dan Regsosek BPS, yang seringkali tidak mencerminkan realitas dinamis masyarakat Aceh. Banyak keluarga yang sebelumnya stabil kini kehilangan aset dan sumber penghasilan akibat bencana, sehingga posisi ekonomi mereka berubah drastis.

Dampak Kebijakan Pemangkasan JKA

• Ketidakadilan bagi Kelas Menengah: Kebijakan ini berisiko memicu ketidakadilan bagi kelas menengah rentan yang mudah tergelincir kembali ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan kesehatan atau bencana.

• Data Statistik Tidak Akurat: Indikator statistik konvensional seperti pendapatan atau kepemilikan aset seringkali gagal menangkap realitas dinamis di Aceh, terutama pasca-bencana banjir.

• Celah Kebijakan: Rencana penghapusan desil 8-10 dikhawatirkan menciptakan celah kebijakan (policy gap) bagi masyarakat yang dianggap mampu, tetapi belum cukup kuat menanggung risiko kesehatan secara mandiri.

Solusi yang Diusulkan

• Penundaan Kebijakan: Mahasiswa USK mendorong pemerintah untuk menunda atau menyesuaikan kebijakan efisiensi hingga data terbaru tersedia. BPS merencanakan pemutakhiran lanjutan Regsosek pada tahun 2026.

• Keberlanjutan Hidup Masyarakat: Kebijakan yang baik bukan hanya yang efisien di atas kertas, tetapi juga yang adil dan terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat. Keberlanjutan fiskal memang penting, namun keberlanjutan hidup masyarakat jauh lebih utama.