Pemerintah Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa 2.738 warga belum terdata dalam skema asuransi kesehatan manapun. Data ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, yang juga menekankan pentingnya memberikan indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu, prevalensi stunting, dan kejadian tuberkulosis.

Sekda Banda Aceh menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pada penduduk desil 8–10 yang akan dikeluarkan dari PBI-JKA. Selain itu, Pemko Banda Aceh juga telah menggelar rapat koordinasi untuk percepatan penanganan stunting, tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, malaria, serta implementasi regulasi baru Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berdasarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026.

Langkah Mitigasi

• Sosialisasi Pergub Nomor 2 Tahun 2026 secara masif.
• Finalisasi data penduduk desil 8–10.
• Reklasifikasi terhadap regulasi tarif layanan kesehatan agar tidak berdampak pada pembiayaan kesehatan, obat-obatan, dan BMHP.

Kepala Dinkes Kota Banda Aceh, Wahyudi, berharap dengan persiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, target cakupan kesehatan semesta dapat tercapai. Hal ini termasuk penurunan stunting serta pengendalian TBC, HIV/AIDS, dan malaria secara berkelanjutan.