Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, meluapkan kemarahannya dalam rapat bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah mengetahui rendahnya honor mengajar bagi tenaga pendidik di lingkungan kepolisian, yang hanya sekitar Rp100.000 per jam. Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), turut dihadiri oleh Plt Kepala Lemdiklat Polri Andi Rian Djajadi dan Gubernur Akpol Daniel Tahi Monang Silitonga.

Dalam forum tersebut, Safaruddin menegur keras para jenderal yang dianggap tidak serius, bahkan sempat tertawa saat isu kesejahteraan pengajar dibahas. Menurut Safaruddin, rendahnya penghargaan terhadap tenaga pengajar dapat berdampak pada kualitas pendidikan polisi.

Dampak pada Kualitas Pendidikan

• Safaruddin menegaskan bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) harus bertanggung jawab jika muncul penyimpangan perilaku anggota Polri, termasuk kasus keterlibatan dalam peredaran narkoba.
• Ia menyoroti pentingnya peningkatan anggaran untuk pendidikan kepolisian, mengingat proses pembentukan karakter aparat dimulai sejak tahap rekrutmen hingga pendidikan.

Isu Seleksi dan Penempatan Anggota

• Safaruddin menilai masih ada kelemahan dalam sistem seleksi, yang ditandai dengan munculnya kasus anggota bermasalah.
• Ia mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses penerimaan taruna, termasuk kemungkinan praktik titipan atau pembayaran.
• Safaruddin juga mengkritik praktik penempatan anggota bermasalah ke Lemdiklat, yang khawatir akan merusak kualitas pendidikan.

Ketimpangan Kesejahteraan

• Fenomena kecemburuan di internal Polri juga disinggung, khususnya antara personel yang bertugas di Lemdiklat dan mereka yang berada di bidang operasional seperti reserse.
• Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan dapat memengaruhi motivasi dan kinerja anggota.

Safaruddin menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi personel di Lemdiklat dan berencana membahas persoalan ini lebih lanjut dengan pimpinan Polri, termasuk Kapolri dan Wakapolri.