Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Gayo, termasuk pembangunan pascabencana di Aceh Tengah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah terlibat aktif dalam penanganan bencana di daerah tersebut, meskipun secara administrasi menjadi tanggung jawab daerah.
HRD juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek jembatan layang Enang-Enang yang direncanakan akan ditender pada tahun 2027 dengan nilai anggaran mendekati setengah triliun rupiah. Selain itu, pembangunan jembatan permanen Weh Porak Bener Meriah-Aceh Tengah sebagai jalan alternatif sudah dimulai dengan taksiran anggaran sekitar Rp 80 Miliar.
Rencana Pembangunan dan Anggaran
- Proyek Jembatan Layang Enang-Enang: Direncanakan akan ditender pada tahun 2027 dengan nilai anggaran mendekati setengah triliun rupiah.
- Jembatan Permanen Weh Porak Bener Meriah-Aceh Tengah: Sudah dimulai dengan taksiran anggaran sekitar Rp 80 Miliar.
- Peluan Anggaran dari Inpres: HRD mengungkapkan adanya peluang anggaran dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mencapai sekitar Rp 20 triliun untuk kebutuhan daerah terdampak bencana.
Komitmen Pemerintah Pusat
HRD menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam penanganan bencana di Aceh Tengah. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan saling mendukung dalam proses pemulihan pascabencana. HRD juga mengingatkan pentingnya persiapan administrasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan APBN.
Apresiasi dari Bupati Aceh Tengah
Bupati Aceh Tengah, Dr Haili Yoga MSi, mengapresiasi perhatian HRD terhadap pembangunan daerah yang dipimpinnya. Ia berharap bahwa ke depan, lebih banyak lagi program pembangunan yang diberikan kepada Aceh Tengah.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaPetani Aceh Barat Daya Rugi Miliaran Sementara Ekspor Sawit Melonjak 445%
BANDA ACEH - Di tengah keluhan petani terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal...
: Warga Aceh Penasaran: DAU 2,5% Disetujui dalam RUU Pemerintahan
JAKARTA - Delapan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang...
Kenapa Listrik Aceh Padam Berulang Sebelum Idul Adha? Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, menyoroti kembali terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di wilayah Sumatra Bagian
“Ketahanan dan keandalan sistem distribusi, mitigasi gangguan, serta informasi layanan PLN masih menjadi persoalan serius,” kata Dian.
Aceh Perlu Badan Pengelola Khusus Agar Dana Otsus Rp110T Tidak Sia‑Sia
Oleh Nasrul Zaman* DUA dekade berlalu sejak lonceng perdamaian berbunyi di Helsinki pada Agustus 2005, yang kemudian dinarasikan secara yuridis...


Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.