DPRK Subulussalam menggulirkan hak angket untuk mengusut tata kelola keuangan daerah yang defisit. Namun, di balik podium kritik, mereka diam-diam melambungkan dana Pokok Pikiran (Pokir) hingga Rp35 miliar. Kenaikan ini dinilai tidak wajar dan mencerminkan hilangnya sensitivitas terhadap krisis keuangan daerah.

Pengamat kebijakan publik, Badrul Rijal, menilai langkah DPRK Subulussalam sebagai inkonsistensi dan ketidakseriusan menyikapi krisis. Menurutnya, jika DPRK benar-benar ingin memperbaiki keuangan daerah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penghematan, bukan malah "pesta pora" anggaran di tengah defisit.

Rincian Alokasi Pokir

• Ketua DPRK: Rp5 miliar
• Wakil Ketua (2 orang): masing-masing Rp4 miliar
• Anggota (17 orang): masing-masing Rp1,3 miliar

Tanggapan Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Subulussalam menyatakan angka tersebut belum final dan masih dinamik. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, Asrul Assani, mengatakan bahwa pokir itu program yang diperjuangkan anggota dewan sesuai dapilnya dan masih mengandung unsur ketidakpastian tinggi.

Polemik dan Ujian Integritas

Polemik ini menempatkan DPRK Subulussalam di bawah lampu sorot publik. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah para wakil rakyat ini sedang memperjuangkan hak rakyat, atau justru memperjuangkan pundi-pundi proyek di daerah pemilihan masing-masing. Ujian integritas ada di tangan para pimpinan dan anggota dewan.