Timeline Aceh
serambinews.com
serambinews.com

DPRK Abdya Ungkap Aspirasi Warga: Pelayanan Publik hingga Kesejahteraan

3 jam yang lalu

DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) menyampaikan hasil reses tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Abdya Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan di Gedung DPRK Abdya, Komplek Perkantoran Bukit Hijau, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kamis (2/4/2026).

Hasil reses yang disampaikan oleh anggota DPRK Abdya Rahmat Irfan mengungkap aspirasi masyarakat di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, pertanian, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.

Aspirasi Masyarakat di Berbagai Bidang

  • Pemerintahan: Masyarakat mengharapkan peningkatan dan perbaikan administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan akta kematian, agar lebih cepat dan mudah diakses di tingkat gampong dan kecamatan. Masyarakat juga meminta transparansi pengelolaan dana desa dan keterlibatan dalam musrenbang.

  • Pembangunan: Aspirasi masyarakat berfokus pada peningkatan infrastruktur jalan gampong, jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan pengadaan lampu penerangan jalan. Selain itu, masyarakat juga meminta rehabilitasi sarana ibadah, pengadaan inventaris sosial, dan perbaikan sanitasi.

  • Pertanian: Masyarakat mengharapkan modernisasi dan peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan jalan usaha tani dan optimalisasi sistem irigasi. Dukungan berupa bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), penyediaan bibit unggul, dan kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi juga menjadi aspirasi masyarakat.

  • Perekonomian: Usulan diarahkan pada penguatan usaha mikro melalui bantuan alat produksi dan program pelatihan kewirausahaan. Masyarakat juga mengharapkan kemudahan dalam mengakses modal usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan.

  • Kesejahteraan Rakyat: Untuk menjamin efektivitas bantuan sosial, diperlukan sistem pendataan masyarakat miskin dan disabilitas yang presisi dari level bawah. Pembaruan data secara rutin menjadi kunci agar bantuan tidak menumpuk pada individu tertentu. Masyarakat juga mengharapkan percepatan proses sertifikat kepemilikan rumah bantuan pemerintah bagi kaum duafa.

DPRK Abdya Ungkap Aspirasi Warga: Pelayanan Publik hingga Kesejahteraan