Dua dekade berjalan, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) masih menyisakan persoalan mendasar. Romi Syahputra, Dosen STIS Dayah Amal Aceh Timur sekaligus Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, manfaat JKA kerap dinikmati oleh warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

Romi menilai rencana penyesuaian JKA sebagai momentum strategis untuk membenahi tata kelola program dari akarnya. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan utama, dengan anggaran yang bersumber dari kas publik diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Poin Penting

• Basis data terpadu perlu dibenahi untuk mencegah tumpang tindih penerima manfaat antara JKA dan program jaminan sosial lainnya.
• Penguatan mekanisme verifikasi agar penerima manfaat benar-benar merupakan warga yang berhak.
• Transparansi dan pengawasan publik yang lebih ketat agar program berjalan sesuai tujuan awalnya sebagai jaring pengaman sosial.

Polemik rencana penyesuaian JKA kini menjadi perbincangan luas di berbagai lapisan masyarakat Aceh. Sebagian kalangan mendukung langkah ini sebagai upaya efisiensi dan pemerataan anggaran daerah. Namun, sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap kemudahan akses layanan kesehatan, terutama bagi warga di daerah terpencil.