Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memastikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dengan penyesuaian kebijakan untuk memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan. Penyesuaian ini didasarkan pada data sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Masyarakat desil 8 hingga 10 diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Pemerintah Aceh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data.

Penyesuaian Kebijakan JKA

• Penyesuaian kebijakan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
• Masyarakat desil 8 hingga 10 diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.
• Pemerintah Aceh membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data.

Prioritas Masyarakat Miskin dan Rentan

• Masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi prioritas dalam program JKA.
• Penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA.

Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

• Desil 1 masuk 10 persen terbawah (sangat miskin).
• Desil 2-4 tergolong miskin hingga rentan miskin.
• Desil 5-6 kelompok menengah bawah.
• Desil 7-10 termasuk 30 persen kelompok paling sejahtera.

Jumlah Masyarakat dalam Kategori Desil 8 hingga 10

• 953.395 jiwa masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10 di Aceh.
• 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja.
• 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas pelayanan.
• 823.914 jiwa dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran.

Perlindungan bagi Kelompok Rentan

• Penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA.
• Masyarakat dapat melakukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat akan berobat dengan kewajiban melakukan pembaruan data dalam periode yang ditentukan.