Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini merupakan tahap awal audit untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah.

Mualem didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, dan beberapa pejabat lainnya. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini dengan sikap terbuka dan kooperatif.

Komitmen Pemerintah Aceh

• Transparansi dan Akuntabilitas: Mualem menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu.
• Evaluasi Konstruktif: Ia meyakini pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat pengendalian internal.
• Sinergi dengan BPK: Mualem berharap proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Proses Audit

• Surat Tugas Pemeriksaan: Mualem menerima surat tugas pemeriksaan LKPD dari BPK RI sebagai tanda dimulainya proses audit.
• Tahap Awal: Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dengan adanya audit ini, diharapkan tata kelola keuangan Aceh menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.