Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, H Mukhlis, yang mengaku kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik media. HRD menekankan bahwa kritik publik seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan tekanan yang melemahkan kinerja.

HRD menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dan responsif dalam situasi bencana. Ia juga menekankan perlunya komunikasi terbuka antara kepala daerah dan masyarakat terdampak, serta pendekatan langsung untuk memahami kondisi riil di lapangan.

Poin Penting dari HRD

• Kritik sebagai bahan evaluasi: HRD menilai kritik mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen.
• Komunikasi terbuka: Pentingnya dialog langsung dengan masyarakat korban banjir dan musyawarah di desa untuk menemukan solusi.
• Lemahnya komunikasi pemerintah: Minimnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat belum memahami mekanisme bantuan.
• Persoalan teknis: Polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), pendataan korban yang belum akurat, dan belum adanya langkah konkret terkait pembangunan hunian sementara (huntara).
• Mekanisme bantuan pusat: Bantuan pusat bergantung pada usulan dari daerah dengan administrasi yang cepat, data akurat, dan usulan lengkap.

HRD menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh, namun sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah. Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam situasi krisis memerlukan keberanian untuk turun langsung, mendengar masyarakat, dan mengambil keputusan yang tepat dan akurat.