Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengingatkan warga Aceh untuk waspada terhadap praktik haji ilegal jelang Musim Haji 2026. Penggunaan visa haji resmi ditekankan sebagai satu-satunya dokumen sah untuk beribadah haji, guna melindungi jemaah dari risiko hukum dan penipuan.

Peringatan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan ketat Pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Banyak jemaah ilegal yang ditangkap karena menggunakan atribut haji palsu, kartu identitas palsu, hingga visa yang tidak sesuai dengan data paspor.

Risiko dan Sanksi

• Visa haji resmi adalah satu-satunya dokumen sah untuk beribadah haji.
• Jemaah ilegal berpotensi dikenai denda besar, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun.
• Program Haji Dakhili hanya diperuntukkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (Iqamah) minimal satu tahun.

Edukasi dan Pengawasan

• Kemenhaj dan KJRI Jeddah menegaskan pentingnya edukasi publik untuk mencegah praktik haji non-prosedural.
• Masyarakat diminta lebih kritis terhadap penawaran paket haji seperti Furoda atau program lain yang menjanjikan keberangkatan tanpa antre.
• Penguatan pengawasan lintas instansi dan perbaikan sistem pendataan jemaah menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses ibadah haji harus berjalan sesuai aturan demi menjaga keselamatan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.