Pembangunan jembatan Weh Porak di Desa Weh Porak, Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, telah dimulai. Jembatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana banjir yang melanda Aceh pada November 2025 lalu. Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Pusat dalam memulihkan infrastruktur yang rusak.
Jembatan Weh Porak akan menghubungkan tiga kabupaten, yaitu Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik serta pengangkutan hasil pertanian dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menuju jalur lintas timur.
Detail Pembangunan Jembatan Weh Porak
- Konstruksi: Rangka baja sepanjang 40 meter dengan jalan pendekat 20 meter
- Anggaran: Rp 80 Miliar
- Target Selesai: Tahun 2026
- Manfaat: Memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan tengah Aceh
Proyek Infrastruktur Lainnya
- Jembatan Enang-Enang: Masih dalam tahap perencanaan desain, dijadwalkan mulai dibangun pada periode 2027–2029
- Simpang Lancang: Akan dibangun dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter dengan jalan pendekat 10 meter, dengan nilai anggaran sekitar Rp 55 Miliar
HRD berharap seluruh proyek ini dapat selesai tepat waktu sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh, khususnya di wilayah tengah.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaPetani Aceh Barat Daya Rugi Miliaran Sementara Ekspor Sawit Melonjak 445%
BANDA ACEH - Di tengah keluhan petani terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal...
: Warga Aceh Penasaran: DAU 2,5% Disetujui dalam RUU Pemerintahan
JAKARTA - Delapan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang...
Kenapa Listrik Aceh Padam Berulang Sebelum Idul Adha? Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, menyoroti kembali terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di wilayah Sumatra Bagian
“Ketahanan dan keandalan sistem distribusi, mitigasi gangguan, serta informasi layanan PLN masih menjadi persoalan serius,” kata Dian.
Aceh Perlu Badan Pengelola Khusus Agar Dana Otsus Rp110T Tidak Sia‑Sia
Oleh Nasrul Zaman* DUA dekade berlalu sejak lonceng perdamaian berbunyi di Helsinki pada Agustus 2005, yang kemudian dinarasikan secara yuridis...
Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.