Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menghadirkan ironi di tengah kemiskinan yang masih membelit Aceh. Data 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Aceh mencapai 14–15 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 9 persen. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan publik seharusnya berpijak pada prinsip melindungi yang paling lemah.

Namun, pemotongan JKA justru berpotensi mengurangi bantalan terakhir yang dimiliki kelompok miskin. Tanpa perlindungan ini, satu episode sakit saja bisa menghapus stabilitas ekonomi keluarga yang dibangun bertahun-tahun. Lebih jauh, kebijakan ini berisiko menciptakan efek domino pada ekonomi daerah, di mana konsumsi rumah tangga yang menurun akan berdampak pada UMKM dan aktivitas ekonomi lokal.

Dampak Pemangkasan JKA

• Kemiskinan Struktural: Tanpa JKA, rumah tangga miskin dipaksa menyerap beban biaya kesehatan yang seharusnya ditanggung negara. Dampaknya berlapis: tabungan habis, aset dijual, utang meningkat, dan kemiskinan menjadi semakin struktural.

• Pelemahan Ekonomi Daerah: Konsumsi rumah tangga adalah penopang utama ekonomi Aceh. Ketika masyarakat harus mengalihkan pendapatan untuk biaya kesehatan, konsumsi akan turun, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang sejak awal sudah lemah.

• Prioritas Anggaran yang Tidak Tepat: Pemangkasan JKA dilakukan sementara belanja yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik, seperti tunjangan pejabat dan dana pokir, tetap berjalan tanpa evaluasi berbasis hasil yang ketat.

Solusi yang Diperlukan

• Evaluasi Belanja: Rasionalisasi tunjangan yang tidak berbasis kinerja dan evaluasi serius terhadap dana pokir adalah langkah yang jauh lebih logis dibanding memangkas JKA.

• Keberanian Politik: Kebijakan publik harus mencerminkan nilai keberpihakan pada rakyat. Dalam kondisi kemiskinan yang tinggi, setiap keputusan untuk melemahkan perlindungan sosial adalah ujian keberpihakan anggaran.

JKA bukan sekadar program kesehatan, tetapi garis pembatas antara negara yang hadir dan negara yang abai. Di tengah kemiskinan Aceh yang masih tinggi, setiap keputusan untuk melemahkan perlindungan sosial sejatinya adalah ujian paling jujur: apakah anggaran masih berpihak pada rakyat—atau justru semakin menjauh dari mereka.