KPK menyoroti bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Aceh 2026 masih dominasi oleh pengadaan non‑tender. Hanya 0,92 % paket yang melalui tender terbuka, sementara 74 % (sekitar 7.722 paket) menggunakan Penunjukan Langsung (PL).
Komposisi Jenis Pengadaan dan Risiko yang Diperhatikan
- 48 % pengadaan adalah barang, 26 % jasa konsultasi, 17 % jasa lain, dan hanya 9 % pekerjaan konstruksi.
- PL diperbolehkan oleh peraturan, namun KPK menandainya sebagai red flag yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
- Pengawasan internal direkomendasikan untuk mengevaluasi tiap paket PL guna mencegah praktik pemecahan proyek yang menghindari tender.
- KPK menegaskan bahwa mekanisme tender memiliki risiko penyimpangan lebih kecil dan harus diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Transparansi anggaran daerah dapat ditingkatkan dengan pembatasan PL dan penerapan standar tender yang konsisten di seluruh Kabupaten/Kota Aceh.
Baca Artikel di Sumber Asli
Dapatkan informasi lengkap dari kanal terpercaya.
Populer Pekan Ini
Semua BeritaWarga Aceh Harap BPJS Buka Blokir JKA Agar Layanan Kesehatan Tidak Terganggu
Kita harap BPJS segera menindaklanjutinya, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat Aceh tidak terganggu. Nurlis Effendi
Warga Aceh Harap Cepat Serap Dana Bencana, KPK Minta Tindakan
Kalau perlu bersurat, bersurat. Sehingga itu bentuk keseriusannya gitu ya, bukan diam, bukan menunggu. Jadi lebih gercep lah bahasanya gitu
Pergub JKA 2026 Aceh Masih Berlaku, Meski Diinstruksikan Cabut
ACEH SELATAN — Status Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga saat ini masih berlaku,...
:null is not allowed; need Title string. Provide Title as per earlier. Actually Title key:
LANGSA - Personel Satresnarkoba Polres Langsa menangkap dua pengedar narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di Gampong Birem Puntong Kecamatan...
Diskusi Hangat
0 Kontribusi Komunitas
Suara Anda Sangat Berarti
Jadilah pionir dalam diskusi ini.