Pemerintah Aceh diminta untuk tidak menjadikan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai korban efisiensi anggaran. Presiden Mahasiswa UIN Sultanah Nahrasiyah, Fauzan Azima, menyoroti dampak pembatasan JKA yang dapat memperburuk kondisi sosial, terutama pascabencana.

Fauzan menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijaga, terutama di Aceh yang memiliki kekhususan melalui qanun dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dia mendorong evaluasi transparan anggaran dan dialog terbuka antara pemerintah, DPRA, dan masyarakat.

Dampak Pembatasan JKA

• Pembatasan JKA berpotensi mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
• Kondisi pascabencana meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan yang mudah dan cepat.
• Kesehatan sebagai prioritas harus dijaga agar tidak menjadi korban utama efisiensi anggaran.

Langkah yang Diusulkan

• Evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap alokasi anggaran.
• Dialog terbuka antara pemerintah, DPRA, dan masyarakat.
• Mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat yang sedang terjadi.