Penghapusan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi kelompok masyarakat tertentu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berpotensi menekan kondisi ekonomi rumah tangga di Aceh. Guru Besar Ekonomi Regional Universitas Syiah Kuala, Profesor Abd Jamal, menyatakan bahwa kebijakan ini memiliki implikasi luas terhadap struktur ekonomi masyarakat.

Menurut Abd Jamal, penghapusan subsidi JKA akan meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan mandiri, terutama bagi kelompok masyarakat desil 8, 9, dan 10. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran alokasi belanja rumah tangga dari konsumsi lain maupun tabungan ke sektor kesehatan.

Dampak Penghapusan JKA

• Peningkatan pengeluaran biaya kesehatan mandiri: Kelompok masyarakat desil 8, 9, dan 10 akan terdorong untuk membayar premi BPJS secara mandiri.
• Ancaman kemiskinan baru: Keluarga yang belum terdaftar dalam skema jaminan kesehatan mandiri dan menghadapi penyakit serius berisiko mengalami guncangan finansial yang signifikan.
• Dampak terhadap operasional rumah sakit: Penurunan pendapatan fasilitas kesehatan dapat mengganggu arus kas operasional, termasuk pengadaan obat-obatan dan pemeliharaan alat medis.
• Penurunan daya beli masyarakat: Peningkatan beban pengeluaran untuk kesehatan dinilai akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lainnya.
• Dilema efisiensi anggaran vs kualitas SDM: Kebijakan efisiensi berisiko melemahkan investasi pada kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Profesor Abd Jamal menekankan pentingnya pemerintah melakukan verifikasi ulang data penduduk secara akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.