Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengirim 768 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh Tamiang untuk mempercepat pemulihan pascabencana menuai pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini diapresiasi sebagai respons cepat pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa masyarakat lokal belum diberdayakan secara optimal.

Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Humam Hamid, menilai kehadiran ratusan praja memang membantu percepatan pembersihan sisa lumpur di permukiman warga, drainase, serta fasilitas umum. Akan tetapi, ia menyoroti minimnya pelibatan masyarakat terdampak yang justru memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung dalam proses pemulihan.

Kritik dan Tantangan

• Minimnya Pelibatan Masyarakat: Warga lokal yang paling terdampak justru tidak diberdayakan secara maksimal, sehingga peran mereka terlihat hanya sebagai penonton.

• Biaya Logistik: Dana logistik pengerahan praja diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Prof Humam menyarankan dana tersebut dapat dimanfaatkan lebih efektif melalui skema padat karya atau cash for work.

• Dampak Ekonomi: Dengan asumsi upah Rp150 ribu per hari, skema padat karya berpotensi memberdayakan ribuan warga, mulai dari 8.000 orang selama 10 hari hingga sekitar 2.600 orang selama 30 hari.

Solusi dan Harapan

• Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah diharapkan proaktif menyerap aspirasi warga serta membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar program pemulihan berjalan inklusif.

• Pemulihan Holistik: Pendekatan pemulihan yang holistik menggabungkan rehabilitasi fisik, penguatan ekonomi, dan dukungan psiko-sosial dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga bangkit dengan ketahanan yang lebih kuat.