Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh terus melakukan pemutakhiran data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana. Pendekatan "No One Left Behind" diutamakan untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses pemulihan.

Kepala Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa perubahan data di lapangan merupakan upaya mengejar akurasi. Sistem pendataan fleksibel dan By Name By Address (BNBA) diterapkan untuk menghindari birokrasi yang menghambat aksi nyata.

Pendekatan dan Langkah Nyata

• Pendataan tanpa batas: Pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan.
• Pilihan bantuan: Warga dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
• Transparansi dan keadilan: Masyarakat diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka.

Dampak dan Tujuan

• Percepatan pemulihan: Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.
• Pelayanan berkelanjutan: Pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap seiring dengan data yang telah tervalidasi.

Dengan pendekatan ini, Satgas PRR Aceh berkomitmen untuk memastikan semua warga terdampak bencana mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.