Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi secara dinamis di lapangan bukanlah bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi demi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni. Proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind".

Pendataan Fleksibel dan Transparan

• Sistem Pendataan Fleksibel: Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku, menerima usulan baru dari para bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.

• Pembangunan Bertahap: Pembangunan Huntara dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi. Safrizal menegaskan jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100 persen, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai.

• Pintu Pendataan Terbuka: Pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Pilihan Bantuan untuk Penyintas

• Pilihan Bantuan: Masyarakat diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Para penyintas dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima bantuan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

• Tujuan Pemulihan: Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga warga segera memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya.